Menu

News

IMG-20260829-WA0041

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI & PERATURAN DASAR – PERATURAN RUMAH TANGGA (PD/PRT)

YAYASAN PENDIDIKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PROFESOR SUTAN NASIOMAL (YP‑LBH)

Ditetapkan: Jakarta Barat, 26 Juli 2026

PEMBUKAAN

Lembaga ini didirikan demi mewujudkan keadilan sosial, pengakuan, penjaminan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: paralegal membantu penyuluhan hukum, konsultasi awal, penelusuran perkara, dan mediasi. 

Kegiatan bantuan hukum nonlitigasi berada di bawah pengawasan organisasi/advokat guna memperluas akses keadilan.

Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, UU No. 16 Tahun 2011, serta peraturan terkait lainnya.

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 1 — Nama dan Kedudukan

1. Nama: Yayasan Pendidikan Lembaga Bantuan Hukum Profesor Sutan Nasiomal (disingkat LBH Profesor Sutan Nasiomal)

2. Wilayah: Berkedudukan di Jakarta Barat – DKI Jakarta; berhak membuka cabang/perwakilan di seluruh Indonesia

3. Waktu Pendirian: 26 Juli 2026, untuk waktu yang tidak ditentukan batasnya

Pasal 2 — Status & Sifat

– Bersifat nirlaba, mandiri, non‑partisan (tidak berpihak pada kekuasaan politik)

– Lingkup: pelayanan bantuan hukum, penyuluhan, penelitian, dan pendidikan hukum

– Bebas dari campur tangan pihak lain, bekerja sesuai peraturan perundang‑undangan

Pasal 3 — Asas Penyelenggaraan

1. Keadilan — kebenaran dan keadilan sebagai tujuan utama

2. Kemanusiaan — menghormati harkat, martabat tanpa diskriminasi

3. Kemandirian — bebas dari pengaruh luar

4. Kepentingan Umum — memprioritaskan warga yang kurang beruntung

5. Profesionalitas — berbasis keahlian, integritas, tanggung jawab, dan kode etik

Pasal 4 — Tujuan

1. Membuka akses keadilan seluas‑luasnya bagi rakyat Indonesia

2. Memberikan pendampingan hukum secara cuma‑cuma

3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

4. Melakukan penelitian & advokasi kebijakan hukum

5. Mengembangkan pendidikan hukum yang kritis dan berkeadilan

Pasal 5 — Fungsi Lembaga

Penanganan Bantuan Hukum (Litigasi & Non‑Litigasi)

– Pendidikan & Penyuluhan Hukum

– Penelitian & Pengembangan Hukum

– Advokasi Kebijakan

BAB III — STRUKTUR ORGANISASI

Menjaga Marwah Yayasan Pendidikan Lembaga Bantuan Hukum Profesor Sutan Nasomal

Peringatan Penting!

Siapa pun yang terlibat dalam perkara kriminal wajib mundur dari jajaran pengurus DPP, PDD, DPC maupun DPW.

Tingkat Tertinggi

– Pembina Yayasan / Ketua Pembina: pengawas tertinggi, berwenang mengangkat/memberhentikan pengurus

– Kepala Lembaga: pimpinan pelaksana utama, memimpin seluruh operasi

Jajaran Pengurus Inti

1. Kepala Lembaga: bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan

2. Sekretaris Jenderal: administrasi, korespondensi, arsip, kesekretariatan

3. Bendahara: pengelolaan keuangan, anggaran, pelaporan keuangan

Divisi Teknis & Operasional

1. Divisi Litigasi: penanganan perkara di pengadilan, pendampingan pihak yang berperkara

2. Divisi Non‑Litigasi & Advokasi Kebijakan: konsultasi, penyuluhan, advokasi luar pengadilan

3. Divisi Administrasi, Keuangan & Umum: tata usaha, kepegawaian, aset, perlengkapan umum

Masa Jabatan

– Masa bakti pengurus: 5 tahun, dapat dipilih kembali paling banyak 1 kali periode

– Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan

PERATURAN RUMAH TANGGA — PELAKSANAAN

BAB I — KEUANGAN & PENDANAAN

– Sumber: anggaran induk yayasan, hibah/hibah tidak mengikat, kerja sama yang sah, dan sumber lain yang tidak bertentangan tujuan

– Semua masuk/pengeluaran dikelola secara rapi, terbuka, dan dapat diaudit

BAB II — ALUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM

1. Pengajuan: permohonan lisan/tertulis

2. Pemeriksaan: verifikasi kelayakan dan kondisi ketidakmampuan

3. Penugasan: Kepala Divisi menunjuk penanggung jawab bantuan hukum

4. Pelaporan: perkembangan perkara dilaporkan secara berkala

BAB III — KETENTUAN LAIN

– Perubahan dokumen dasar: Rapat Pleno dengan kuorum minimal 2/3 disetujui mayoritas hadir

– Pembubaran: sisa aset diserahkan ke lembaga sejenis yang memiliki tujuan sama

DASAR HUKUM

– Pasal 27 & 28D UUD 1945 — Persamaan hak di mata hukum

– UU No. 18/2003 — Ketentuan profesi Advokat

– UU No. 8/1981 — KUHAP, hak pendampingan hukum sejak penyidikan

– UU No. 16/2011 — Hak mendapat bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu

VISI & MISI

VISI

“Menjadi lembaga penegak hukum yang mandiri, profesional, dan terpercaya dalam mewujudkan akses keadilan yang seluas‑luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.”

MISI

1. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas

2. Menjamin perlindungan hukum bagi kelompok tidak mampu

3. Menegakkan prinsip hukum, keadilan, dan HAM

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

5. Menjaga kemandirian dan integritas lembaga

6. Melindungi hak serta kepentingan hukum penerima pelayanan

PENANDATANGAN

Prof. Kh. Sutan Nasiomal, S.Pd.I., S.E., S.H., M.H., M.M., Ph.D., CFLE

Ketua Umum YP‑LBH

Arfendy S.Kom.I, CFLE, CILJ

Sekretaris Jenderal

Ditetapkan: Jakarta Barat, 26 Juli 2026

SE – SELURUH PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA

Segera daftarkan diri menjadi Ketua DPD – DPC – DPW

Yayasan Pendidikan Lembaga Bantuan Hukum Profesor Sutan Nasomal

DEWAN PEMBINA

(Pengarah Utama & Penanggung Jawab Tertinggi)

BADAN PENGURUS HARIAN

(Pengelola Pelaksana Utama)

1. Ketua DPD
2. Ketua DPC
3. Ketua DPW

Kewajiban Disiplin: Wajib melaporkan hasil kerja/karya nyata kepada Pimpinan Pusat.

KEPALA BIDANG / KOMISI

7. Ketua Bidang I — Advokasi & Bantuan Hukum
8. Ketua Bidang II — Pendidikan, Pelatihan & Penelitian Hukum
9. Ketua Bidang III — Hubungan Masyarakat & Kerja Sama Lembaga
10. Ketua Bidang Lainnya — Sesuai kebutuhan organisasi

UNIT PENDUKUNG USAHA & KEMITRAAN

11. Ketua Koperasi
12. Ketua UMKM & Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
13. Dan lain‑lainnya

DIVISI OPERASIONAL PENANGANAN PERKARA & ADVOKASI

(Berada di bawah koordinasi Pengurus Harian)

  • Divisi Hukum Perdata
  • Divisi Hukum Pidana
  • Divisi Hukum Tata Negara & HAM Divisi Bantuan Hukum Perempuan & Anak Divisi Penelitian, Dokumentasi & Hukum Lingkungan Divisi Administrasi & Pelayanan Klien

PENDIDIKAN, PELATIHAN TEKNIK & SISTEM PARALEGAL

Paralegal bekerja secara disiplin, sopan, dan santun, melayani masyarakat, serta memberikan pendampingan hukum yang nyata sesuai arahan Pimpinan/Penanggung Jawab.

Susunan Pengurus Paralegal: disesuaikan dengan jenjang organisasi di daerah.

TATA TERTIB & SANKSI KERAS

Dilarang Keras Memeras Klien: Jika diketahui Pimpinan Pusat, pelaku dikenakan sanksi berat hingga pemberhentian tidak terhormat, karena melanggar Peraturan Dasar & Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).

Wajib menguasai ilmu hukum, menjaga marwah dan nama baik Yayasan, memegang teguh disiplin organisasi, serta melayani dengan integritas, kualitas layanan yang elegan, dan sikap profesional.

ALUR KERJA & RANTAI KEPEMIMPINAN

Dewan Pembina → Menetapkan arah kebijakan dasar lembaga Pengurus Harian → Mengelola operasional harian
Bidang‑bidang → Menjalankan tugas pokok fungsional Divisi Operasional → Langsung melayani publik, menangani perkara, menjalankan advokasi
Paralegal/Jajaran Daerah → Melaksanakan tugas, melapor tepat waktu, menjaga etika, serta melayani dengan amanah dan tanggung jawab penuh

PKS Resmikan Rumah Advokasi Hukum, Beri Layanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat(1)

PKS Resmikan Rumah Advokasi Hukum, Beri Layanan Bantuan Hukum Masyarakat

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi meluncurkan Rumah Advokasi Hukum untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh pembelaan hukum.

“Sebagai pusat layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil dan masyarakat yang rentan atau kurang mendapatkan akses keadilan,” kata Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (18/5/2026).

PKS berharap Rumah Advokasi Hukum menjadi pusat edukasi hukum atau literasi hukum.

Dengan demikian, masyarakat memiliki kecerdasan dan kesadaran terhadap hukum serta memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

“Kadang warga negara atau masyarakat tidak memahami bahwa tindakannya itu ternyata sudah cross the line, sudah melanggar hukum. Nah ini yang perlu kita berikan literasi dan edukasi secara hukum,” kata Kholid.

Rumah Advokasi Hukum PKS juga diharapkan menjadi pusat penguatan kapasitas advokasi.

“Ini bukan hanya tempat pelayanan tetapi juga kaderisasi, ya, peningkatan kapasitas kader-kader PKS untuk melakukan perjuangan advokasi hukum demi meraih keadilan,” tutur dia.

Kholid menuturkan, Rumah Advokasi Hukum PKS diinisiasi oleh bidang Advokasi Partai DPP PKS, bidang yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf.

“Tentu ini adalah merupakan sebuah terobosan, sebuah inovasi yang di periode sebelumnya belum ada, ya,” ujar dia.

Kholid menambahkan, kehadiran Rumah Advokasi Hukum PKS sejalan dengan misi kebangsaan PKS.

Ia berharap PKS dapat menjadi pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan kepentingan masyarakat Indonesia.

Bea Cukai Lhokseumawe Perkuat Pemahaman Pegawai melalui P2KP Bantuan Hukum(1)

Bea Cukai Lhokseumawe Perkuat Pemahaman Pegawai melalui P2KP Bantuan Hukum

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe memperkuat pemahaman pegawai terhadap aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai.

Penguatan tersebut dilakukan melalui Program Pembinaan dan Keterampilan Pegawai (P2KP) dengan materi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang berlangsung di Aula Samudera Pasee Bea Cukai Lhokseumawe, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan menghadirkan Kepala Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah DJBC Aceh, Panji Adhisetiawan, sebagai pemateri. Kegiatan juga diikuti pegawai Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai (PSO BC) Lhokseumawe yang dipimpin langsung Kepala PSO Bea Cukai Lhokseumawe, Zacky Riyadi.

Dalam pemaparannya, Panji menjelaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.01/2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memberikan pemahaman mengenai mekanisme bantuan hukum bagi pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas kedinasan.

PMK tersebut mengatur pemberian bantuan hukum kepada Menteri, Wakil Menteri, unit, pejabat, pegawai, pensiunan, maupun mantan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang menghadapi masalah hukum. Penanganannya mencakup permasalahan hukum yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, maupun setelah adanya putusan pengadilan.

Bagi pegawai Bea Cukai, pemahaman mengenai bantuan hukum dinilai penting karena pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai memiliki dimensi hukum yang kuat. Dalam menjalankan kewenangan kedinasan, pegawai dapat berhadapan dengan berbagai proses hukum, baik dalam pelaksanaan penindakan maupun tugas administratif dan pelayanan.

Melalui kegiatan P2KP tersebut, pegawai diharapkan memahami hak untuk memperoleh bantuan hukum sekaligus mengetahui prosedur dan batasan dalam mendapatkannya. Ketentuan tersebut pada prinsipnya menjamin pemenuhan hak hukum pejabat dan pegawai berdasarkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, efisiensi, dan efektivitas.

Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Lhokseumawe membangun aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis di bidang kepabeanan dan cukai, tetapi juga memiliki kesadaran serta pemahaman hukum yang memadai.

Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, pelaksanaan tugas diharapkan dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan Hukum Dimonopoli Advokat Akses Keadilan Menyempit(1)

Bantuan Hukum Dimonopoli Advokat, Akses Keadilan Menyempit

JAKARTA, HUMAS MKRI – Sidang lanjutan uji materiil Pasal 1 Angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (24/6/2026). Permohonan diajukan Aldi Rizki Khoiruddin (Pemohon I), Erif Fahmi (Pemohon II), Firman (Pemohon III), Agung Handi Sejahtera (Pemohon IV), Indra Gunawan (Pemohon V), dan 28 Pemohon lainnya ini. Sidang kelima untuk Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026 kali ini beragendakan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung (MA), Kepolisian (Polri), Kejaksaan, dan KPK. Namun Kejaksaan dan KPK belum siap menyampaikan keterangannya.

Kepala Biro Bantuan Hukum (Karo Bankum) Divisi Hukum Polri Veris Septiansyah dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum melalui mekanisme kelembagaan bantuan hukum tetap merupakan bagian dari perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perspektif akses terhadap keadilan, sambung Veris, pembatasan bantuan hukum hanya kepada Advokat berlisensi secara formal tanpa memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat miskin, rentan, atau berada di wilayah dengan keterbatasan jumlah Advokat, berpotensi mempersempit jangkauan perlindungan hukum.

“Padahal dalam perkara pidana, kehadiran pendamping hukum memiliki arti penting untuk menjamin hak tersangka atau terdakwa, memastikan proses pemeriksaan berjalan secara adil, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum,” jelas Veris menyampaikan keterangan Polri pada Sidang Pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama dengan hakim konstitusi lainnya.

MA: Upaya Mempermudah Akses Keadilan

Keterangan Mahkamah Agung (MA) disampaikan Adji Prakoso, Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA. Ia menyatakan bahwa keterlibatan paralegal, dosen, atau mahasiswa fakultas hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu merupakan upaya untuk mempermudah akses keadilan kepada seluruh masyarakat.

Hal ini juga ditegaskan Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 yang membatalkan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan Advokat. Diterangkan lebih lanjut bahwa pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana yang tidak hanya terbatas pada Advokat menjadi bagian dari tugas pengabdian masyarakat yang termasuk dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bahkan dalam praktik internasional, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di persidangan perkara pidana dapat juga dilakukan oleh orang di luar Advokat, seperti di Guatemala dan Trinidad Tobago serta beberapa negara bagian Kanada.

“Berdasarkan keterangan Mahkamah Agung RI tersebut, maka tidak terdapat isu hukum atau permasalahan norma, sehingga perlu diubah norma dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, Mahkamah Agung RI menilai permohonan perkara Nomor 104/PUU-XXIV/2026 sudah sepatutnya ditolak,” sampai Adji.

Sebagai informasi, Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026 diajukan 39 advokat, di antaranya, Aldi Rizki Khoiruddin, Erif Fahmi, Firman, Agung Handi Sejahtera, dkk. Pada persidangan perdana di MK, Kamis (2/4/2026) lalu, para Pemohon mendalilkan terjadinya disharmoni norma dan konflik hukum yang mendefinisikan “Advokat” dan “Bantuan Hukum” dalam dua rezim peraturan yang berbeda dan mandiri. Keberadaan Pasal 1 Angka 22 KUHAP (Baru) mencampuradukkan kedua rezim hukum tersebut, dengan memasukkan unsur-unsur bantuan hukum cuma-cuma ke dalam definisi Advokat.

Menurut para Pemohon, sistem pengaturan profesi advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) secara tegas menempatkan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan delapan wewenang Organisasi Advokat. Sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin akses terhadap keadilan (access to justice).

Berdasarkan perbandingan tersebut, menurut para Pemohon, LBH tidak memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat Advokat maupun mengajukan penyumpahan kepada Pengadilan Tinggi. Oleh karenanya, menyetarakan “identitas keanggotaan LBH” dengan “berita acara sumpah pengangkatan Advokat dalam Pasal 151 Ayat (2) Huruf b UU KUHAP (Baru) merupakan normative error yang menciptakan disharmoni struktural dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian, memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum” dalam Pasal 151 ayat (2) Huruf b KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa Advokat yang tidak tergabung dalam lembaga Bantuan Hukum tidak dapat memberikan jasa hukum dalam proses peradilan pidana.

Kanwil Kemenkum Babel perkuat landasan hukum layanan 393 posbankum(1)

Kanwil Kemenkum Babel perkuat landasan hukum layanan 393 posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memperkuat landasan hukum 393 pos bantuan hukum (posbankum) se-Kepulauan Babel guna mengoptimalkan pelayanan bantuan kepada masyarakat miskin di daerah itu.

“Kita telah melaksanakan pengharmonisasian terhadap tujuh ranperkada di seluruh kabupaten dan kota untuk memperkuat layanan posbankum ini,” kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan analisis urgensi terhadap pembentukan Ranperkada tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan se-Kepulauan Babel yang berjumlah 393 posbankum ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan dan memeratakan akses keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya warga miskin, rentan, serta kurang mampu secara ekonomi dan hukum.

“Dengan terbentuknya Ranperkada Posbankum Desa dan Kelurahan tentunya akan memperkuat landasan hukum pelaksanaan pos bankum di wilayah, baik dari aspek susbtantif ranperkada yang mengatur kedudukan pembentukan posbankum dan bentuk layanan yang diberikan meliputi informasi, konsultasi hukum, bantuan hukum,advokasi, mediasi konflik, dan rujukan advokat,” ujarnya.

Untuk mengetahui layanan efektiftas hukum, kata dia, pemerintah daerah setempat juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pos bantuan hukum sehingga aksesibilitas layanan serta tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan dapat terukur.

“Evaluasi merupakan bentuk pembinaan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutan penyelenggaraan pos bantuan hukum,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Babel Johan Manurung mengapresiasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Babel atas komitmennya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan layanan hukum di desa dan kelurahan.

“Kita berharap kehadiran posbankum ini memberikan akses keadilan yang mudah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat”, ujarnya.

Ia menegaskan pembentukan posbankum di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Babel merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Babel dalam memperluas pelayanan hukum yang berkeadilan.

“Kami mengapresiasi sinergi pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah berkomitmen menyusun regulasi posbankum secara seragam dan berkualitas, sehingga seluruh desa dan kelurahan di Bangka Belitung dapat memiliki instrumen layanan hukum yang responsif dan berkelanjutan,” katanya.

Kemenkum Minta Tambahan Rp 837 M untuk 11 Program Bantuan Hukum-Teknologi(1)

Kemenkum Minta Tambahan Rp 837 M untuk 11 Program: Bantuan Hukum-Teknologi

,

Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 837,185 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan usulan tersebut diajukan karena pagu anggaran Kementerian Hukum tahun 2027 tidak mengalami kenaikan dibandingkan pagu indikatif yang telah ditetapkan.

“Atas dasar tersebut, Kementerian Hukum mengusulkan kembali tambahan anggaran sebesar Rp 837,185 miliar,” kata Eddy dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendanai 11 kegiatan strategis. Anggaran terbesar sebesar Rp 288,9 miliar dialokasikan untuk pembinaan literasi dan pembudayaan hukum, pemberian bantuan hukum bagi kelompok miskin, serta perluasan akses terhadap keadilan.

Kementerian Hukum juga mengusulkan Rp 181,9 miliar untuk mendukung capaian indeks reformasi birokrasi dan layanan publik serta Rp 150,1 miliar untuk peningkatan teknologi informasi layanan publik.

Selain itu, anggaran sebesar Rp 73,2 miliar diusulkan untuk rehabilitasi gedung kantor yang mengalami kerusakan berat dan pengadaan trafo listrik. Sebesar Rp 66,6 miliar diusulkan untuk meningkatkan kualitas pembentukan regulasi.

Anggaran tambahan lainnya akan digunakan untuk revitalisasi sarana kerja dalam rangka peningkatan layanan publik sebesar Rp 38,5 miliar, pelatihan dan penilaian kompetensi ASN bidang hukum Rp 11,3 miliar, serta peningkatan pembangunan hukum nasional Rp 11 miliar.

Kemudian, Kementerian Hukum mengusulkan Rp 7 miliar untuk pelaksanaan audit kinerja, Rp 5,3 miliar untuk peningkatan kualitas kebijakan bidang hukum, dan Rp 2,8 miliar untuk pelaksanaan sekolah kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia.

Dengan tambahan anggaran tersebut, total usulan pagu alokasi anggaran Kementerian Hukum pada 2027 menjadi Rp 4,2 triliun.

“Dengan adanya usulan tambahan tersebut, maka usulan pagu alokasi anggaran Kementerian Hukum tahun anggaran 2027 secara keseluruhan menjadi 4,238 triliun,” ujar Eddy.

Eddy berharap Komisi XIII DPR dapat mendukung usulan tambahan anggaran tersebut guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

“Pada akhirnya pimpinan dan anggota Komisi XIII yang kami muliakan, kami berharap selaku mitra kerja, Kementerian Hukum dapat mendukung penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas kinerja Kementerian Hukum dalam memberikan layanan,” tutupnya.

Ranperda Bantuan Hukum, Sulteng Studi ke Sulbar(1)

Ranperda Bantuan Hukum, Sulteng Studi ke Sulbar

Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menyambut kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka studi tiru terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum, di Kantor Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 1 September 2026.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra menuturkan, Pemprov Sulbar Biro memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan bantuan hukum, yakni Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2025 sebagai regulasi pelaksana.

Ia menjelaskan, Perda Sulbar Nomor 5 Tahun 2024 dan Pergub Sulbar Nomor 37 Tahun 2025 dapat menjadi bahan pembanding bagi DPRD Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan bantuan hukum di daerahnya.

“Kami menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Bagi kami, studi tiru ini bukan sekadar melihat regulasi yang telah dimiliki Sulawesi Barat, tetapi menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan membangun perspektif bersama dalam menghadirkan regulasi bantuan hukum yang berkualitas dan implementatif,” ujar Suhendra.

Lanjut Suhendra menjelaskan, setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan masyarakat, kelembagaan, serta kemampuan fiskal yang berbeda. Karena itu, pengalaman Sulawesi Barat sebagai referensi dan bahan pembanding yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik Sulawesi Tengah..

Menurutnya, penyusunan Ranperda Bantuan Hukum harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu memastikan hadirnya akses masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum.

Warga Marunda Kepu Adukan Dugaan Penggusuran Paksa ke Komnas HAM

Warga Marunda Kepu Adukan Dugaan Penggusuran Paksa ke Komnas HAM

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendampingi Forum Warga Marunda Kepu resmi mengadukan dugaan upaya penggusuran paksa dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia pada Senin (10/8/2026).

Langkah hukum ini ditempuh oleh warga RT 08 dan RT 09, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Mereka merupakan warga yang telah menempati dan menguasai wilayah pemukiman tersebut secara turun-temurun sejak rentang tahun 1982 hingga 1985.

Ancaman penggusuran dipicu oleh klaim kepemilikan tanah secara pihak dengan dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 23, 24, dan 25. Warga mengaku telah menerima surat somasi, ancaman pengosongan lahan, hingga tawaran uang kerohiman senilai Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per meter persegi. Di samping itu, warga juga menemukan berbagai dugaan kejanggalan dalam dokumen yang dijadikan dasar klaim kepemilikan tanah tersebut.

LBH Jakarta menilai tindakan pengosongan paksa tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa adanya putusan pengadilan yang inkrah merupakan tindakan penggusuran paksa yang melanggar hak atas tempat tinggal, rasa aman, dan kepastian hukum.

Pengacara Publik LBH Jakarta, Khaerul Anwar, menegaskan pentingnya intervensi Komnas HAM untuk menghentikan potensi pelanggaran HAM sesuai fungsi dan kewenangannya.

“Upaya dugaan penggusuran paksa merupakan bentuk pelanggaran HAM yang berpotensi melanggar hak warga sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang HAM, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kami berharap pengaduan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” ujar Khaerul Anwar.

Melalui pengaduan resmi ini, LBH Jakarta dan Warga Marunda Kepu mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan pemantauan serta penyelidikan lapangan. Selain meminta perlindungan hukum dan jaminan keamanan bermukim, warga menegaskan bahwa setiap proses penyelesaian konflik pertanahan di Marunda Kepu wajib dijalankan secara transparan, adil, serta melibatkan warga terdampak secara bermakna.

LBH Pers Revisi UU Hak Cipta Jangan Berubah Jadi Instrumen Pembungkaman Pers(1)

LBH Pers: Revisi UU Hak Cipta Jangan Berubah Jadi Instrumen Pembungkaman Pers

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyoroti sejumlah ketentuan dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta) yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan pers dan membuka ruang kriminalisasi terhadap jurnalis.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong menilai bahwa pengaturan dalam revisi UU Hak Cipta harus dipastikan tidak menjadi sarana pembatasan kreativitas melalui ancaman pidana.

“Undang-Undang Hak Cipta ini tidak hanya sebagai bagian dari perlindungan ekosistem kreatif dan hak cipta, tapi juga ada potensi membatasi kreativitas itu sendiri melalui pengaturan pidana,” kata Mustafa dalam Rapat Pleno Dewan Pers, Kamis (11/6/2026).

Dia menyoroti Pasal 138 dalam draf RUU Hak Cipta yang mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang dianggap bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Rumusan tersebut menurutnya sangat problematik.

Pasalnya menggunakan ukuran yang luas dan subjektif. Ketentuan itu bahkan berpotensi menjerat perusahaan pers yang mendistribusikan karya jurnalistik atau karya kreatif yang dianggap melanggar norma-norma tersebut.

“Kalau dia dilakukan oleh korporasi dalam artian misalnya perusahaan pers yang melakukan pendistribusian itu dia diancam tujuh tahun. Jadi, direktur-direktur media nanti diancam tujuh tahun kalau mendistribusikan, misalnya saya ambil contoh media A, dia mendistribusikan karikatur yang isinya dianggap bertentangan dengan moral, agama yang definisinya sangat luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mustafa berpendapat ketentuan tersebut seharusnya dihapus dari RUU Hak Cipta. Alasannya, norma yang mengatur distribusi informasi yang bertentangan dengan moral, agama, maupun kesusilaan sesungguhnya telah diatur dalam regulasi lain. Termasuk UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Karena itu, keberadaan pasal tersebut dalam RUU Hak Cipta dinilai tidak relevan dengan tujuan utama regulasi yang berfokus pada perlindungan hak cipta. Ia juga mengkritik Pasal 139 yang melarang pengumuman, distribusi, atau komunikasi ciptaan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Menurutnya, frasa tersebut sangat multitafsir dan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi karya jurnalistik yang mengangkat isu pertahanan, keamanan, maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Harusnya pasal ini tidak cocok di Undang-Undang Hak Cipta karena Undang-Undang Hak Cipta sebenarnya dibuat untuk melindungi pencipta. Ini justru mengancam pencipta,” tegasnya.

Dia mengimbau agar pembentuk undang-undang berhati-hati dalam merumuskan ketentuan pidana dalam RUU Hak Cipta. Pasal pidana dalam peraturan ini jangan sampai berubah fungsi dari instrumen perlindungan menjadi instrument pembatasan terhadap kreativitas.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam proses RUU Hak Cipta. Momentum ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki ekosistem industri pers di tanah air.

“Sebetulnya, Dewan Pers sendiri juga terus-menerus mengupayakan agar apa namanya, kemerdekaan pers yang ditandai dengan hidupnya pers secara sehat, secara profesional, itu bisa dilakukan,” pungkasnya.

Hentikan Militerisasi, Demonstran Bukan Musuh Negara(1)

Hentikan Militerisasi, Demonstran Bukan Musuh Negara

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pelibatan TNI, dalam pengamanan aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 di Jakarta. Koalisi juga menyoroti pendekatan kepolisian yang semakin memperlakukan demonstrasi sebagai ancaman keamanan, bukan sebagai pelaksanaan hak konstitusional warga.

Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan Kodam Jaya membantu kepolisian menjaga aksi 27 Agustus. TNI menyebut keterlibatan tersebut dilakukan atas permintaan Polri.

Penjelasan bahwa TNI hanya “membantu polisi” tidak cukup. Publik berhak mengetahui siapa yang meminta pengerahan, apa dasar hukumnya, berapa jumlah TNI yang dikerahkan, dari satuan mana saja,sampai kapan akan diperbantukan, apa saja tugasnya, berada di bawah komando siapa, dan siapa yang bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran. Jika permintaan datang dari Polri, kepolisian juga harus menjelaskan mengapa demonstrasi sipil membutuhkan keterlibatan militer, apakah polisi tidak sanggup menjaga hak menyampaikan pendapat oleh publik sehingga perlu melibatkan militer? Sederet pertanyaan tersebut harus dijelaskan kepada publik.

Situasi semakin mengkhawatirkan karena sebelum aksi berlangsung aparat telah mengamankan puluhan orang melalui pendekatan yang disebut “preventive strike”. Jika terdapat bukti seseorang merencanakan tindak pidana, proses hukum harus dilakukan secara individual berdasarkan bukti. Dugaan terhadap beberapa orang tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan seluruh peserta aksi sebagai ancaman.

Demonstrasi bukan ancaman pertahanan
UUD 1945 membedakan fungsi TNI dan Polri dengan jelas. TNI ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan, sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Pemisahan ini adalah salah satu hasil penting Reformasi setelah pengalaman panjang keterlibatan militer dalam kehidupan sipil.

Demonstran bukan kombatan. Kritik bukan ancaman militer. Jalan raya bukan medan perang. Konstitusi menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU Nomor 9 Tahun 1998 juga menempatkan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum sebagai tanggung jawab kepolisian.

UU TNI memang membuka kemungkinan perbantuan kepada Polri, tetapi hal itu bukan cek kosong. Pelibatan militer tetap harus memiliki dasar hukum, batas tugas, struktur komando, dan pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa itu, pengerahan TNI membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dan kaburnya tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran.

POLRI juga harus bertanggung jawab
Masalahnya bukan hanya kehadiran tentara. Cara Polri mengelola demonstrasi juga harus dikritik. Pengamanan aksi seharusnya bertumpu pada perlindungan peserta, komunikasi, negosiasi, de-eskalasi, serta penggunaan kekuatan seminimal mungkin. Namun pemantauan peserta aksi, penangkapan sebelum demonstrasi, pengerahan kekuatan besar, dan istilah “preventive strike” menunjukkan kecenderungan sebaliknya: demonstrasi semakin dibaca sebagai ancaman.

Kepolisian tidak boleh mencegah ekspresi politik hanya karena dianggap berpotensi mengganggu ketertiban. Penegakan hukum harus berangkat dari perbuatan konkret dan bukti, bukan prasangka terhadap orang yang hendak berdemonstrasi.

Jika Polri meminta bantuan TNI, keputusan itu juga wajib dipertanggungjawabkan. Reformasi sektor keamanan tidak cukup dengan membatasi TNI pada fungsi pertahanan. Reformasi juga menuntut Polri menjadi institusi sipil yang profesional, akuntabel, menghormati HAM, dan mampu mengelola demonstrasi tanpa kriminalisasi, intimidasi, atau kekerasan berlebihan.

Standar internasional juga jelas. Indonesia telah meratifikasi ICCPR yang menjamin hak berkumpul secara damai. Komite HAM PBB melalui General Comment No. 37 menegaskan bahwa militer pada dasarnya tidak seharusnya digunakan untuk melakukan policing terhadap demonstrasi. Kekerasan oleh sejumlah individu juga tidak otomatis menghilangkan sifat damai dari keseluruhan aksi.

Demikian pula, penahanan preventif hanya dapat dibenarkan dalam keadaan sangat luar biasa dan berdasarkan bukti konkret. Istilah “preventive strike” tidak boleh menjadi pembenaran bagi penangkapan tanpa dasar, profiling peserta aksi, atau kriminalisasi ekspresi politik.

Memalukan di tengah Presidensi Dewan HAM PBB
Situasi ini semakin ironis karena pada 2026 Indonesia memegang Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di Jenewa, Indonesia berbicara tentang kredibilitas HAM, dialog, dan kewajiban negara melindungi hak asasi. Di Jakarta, warga yang berdemonstrasi justru dihadapkan pada tentara, penangkapan sebelum aksi, dan pendekatan “preventive strike”. Kontradiksi ini memalukan. Indonesia tidak dapat berbicara tentang perlindungan HAM kepada dunia sambil memperlakukan kritik rakyatnya sendiri sebagai ancaman keamanan.

Jangan normalisasi negara keamanan
Apa yang terjadi pada 27 Agustus tidak boleh menjadi kelaziman. Jika pengerahan tentara dianggap wajar karena sebuah aksi dinilai besar atau berpotensi mengganggu ketertiban, alasan yang sama dapat digunakan terhadap aksi buruh, demonstrasi mahasiswa, konflik agraria, penolakan proyek pemerintah, dan berbagai bentuk protes lainnya. Jika penangkapan sebelum aksi terus dibenarkan atas nama pencegahan, ruang demokrasi akan semakin sempit.

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak:
1.⁠ ⁠Presiden menghentikan pelibatan langsung TNI dalam pengamanan demonstrasi sipil, kecuali dalam keadaan luar biasa yang memiliki dasar hukum jelas serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas;
2.⁠ ⁠Menko Polkam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam Jaya, dan Kapolda Metro Jaya menjelaskan dasar hukum, perintah pengerahan, struktur komando, tugas, dan aturan penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi 27 Agustus;
3.⁠ ⁠Kapolri mengevaluasi keputusan meminta keterlibatan TNI dan menghentikan sekuritisasi demonstrasi, termasuk penangkapan preventif tanpa dasar hukum, profiling, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan;
4.⁠ ⁠DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil Menko Polkam, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menjelaskan legalitas serta kebutuhan pelibatan militer;
5.⁠ ⁠Komnas HAM dan Ombudsman RI melakukan pemantauan dan pemeriksaan independen terhadap pelibatan TNI, penangkapan sebelum aksi, penggunaan kekuatan, akses bantuan hukum, dan dugaan pelanggaran hak peserta aksi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
(YLBHI, Imparsial, KontraS, Amnesty International Indonesia, HRWG, WALHI, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Indonesia Risk Center, ICW, LBH Jakarta, SETARA Institute, LBH Pers, DeJure, LBH Masyarakat, ALDP, Public Virtue, ICJR, ELSAM, PBHI, AJI Jakarta, LBH APIK, KPI, LBH Medan, AJI Indonesia)

Load More